Mentan Amran Pastikan Beras Turun Mutu Tetap Bernilai, Bisa Jadi Pakan Ternak
JAKARTA - Upaya menjaga kualitas dan ketersediaan stok beras nasional terus menjadi perhatian pemerintah.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras yang mengalami penurunan mutu atau tidak layak konsumsi tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Pernyataan ini disampaikan Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menyusul laporan adanya sekitar 29.990 ton beras yang mengalami penurunan kualitas. Menurutnya, langkah pemanfaatan beras tidak layak konsumsi ini menjadi bentuk efisiensi dan pengelolaan stok yang bijak agar tidak ada bahan pangan yang terbuang percuma.
Baca Juga
“Nah (sekitar) 30.000 ini kita cek, kalau ini tidak layak, ini kita untuk pakan ternak. Itu kan tidak 0, tetap punya harga,” ujar Amran.
Persentase Beras Turun Mutu Sangat Kecil Dibanding Total Stok
Amran menjelaskan, jumlah beras yang mengalami penurunan mutu sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 4,2 juta ton. Berdasarkan perhitungan, beras yang tidak layak konsumsi itu hanya sekitar 0,071 persen dari total stok nasional yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog.
Ia menilai, fokus terhadap temuan beras rusak perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menutupi capaian besar pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Saya ulangi, sekarang ada rusak 0,071 persen ini yang disorot, tolong dong sorot yang 4 juta (ton), itu tidak mudah kita hasilkan dalam waktu 1 tahun,” katanya.
Mentan menekankan, capaian stok beras sebesar 4,2 juta ton merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia, bahkan sejak Bulog berdiri pada tahun 1969.
“Ini pertama dalam sejarah Indonesia stoknya 4,2 juta ton selama merdeka. Bulog berdiri tahun '69, ini pertama dalam sejarah tidak pernah terjadi stok tertinggi,” tuturnya.
Konteks Temuan Bapanas dan Kualitas Cadangan Beras
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan hasil evaluasi terkait kualitas cadangan beras pemerintah. Berdasarkan hasil rapat evaluasi pada 2 Oktober 2025, ditemukan sebanyak 29,99 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu.
Rincian data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 3 ribu ton merupakan beras lokal, sedangkan 26,89 ribu ton lainnya adalah beras impor. Meski jumlah ini relatif kecil, temuan tersebut menjadi dasar bagi Bapanas untuk memperketat sistem pengawasan dan pengujian kualitas beras di gudang Bulog.
Selain itu, hasil rapat juga mengungkapkan bahwa sekitar 1,45 juta ton atau 37,95 persen dari total stok beras Bulog telah disimpan lebih dari enam bulan. Durasi penyimpanan yang panjang ini berpotensi menurunkan kualitas, terutama dari sisi sensori dan keamanan pangan jika tidak dilakukan pengawasan secara rutin.
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, menegaskan pentingnya langkah preventif untuk menjaga agar stok beras pemerintah tetap layak konsumsi sebelum disalurkan kepada masyarakat.
“Perum Bulog perlu melakukan pengujian kualitas CBP secara berkala untuk memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat layak untuk dikonsumsi dari sisi sensori dan keamanan pangan,” ujar Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/10/2025).
Upaya Pemerintah Jaga Kualitas dan Ketersediaan Stok
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertanian memastikan akan terus bersinergi dengan Bapanas dan Bulog dalam menjaga mutu serta memastikan distribusi beras berjalan optimal. Pemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah stok, tetapi juga kualitas beras agar tetap aman dikonsumsi masyarakat.
Langkah pengawasan berlapis diharapkan dapat mencegah terjadinya penurunan mutu yang disebabkan oleh kondisi penyimpanan, cuaca, maupun waktu simpan yang terlalu lama. Sementara itu, beras yang tidak memenuhi standar konsumsi akan tetap dimanfaatkan agar tidak menimbulkan kerugian negara.
Mentan Amran menilai kebijakan pengalihan beras rusak menjadi pakan ternak adalah solusi yang efisien. Selain mencegah pemborosan, langkah ini juga mendukung ekosistem pertanian dan peternakan nasional secara berkelanjutan.
“Beras yang tidak layak konsumsi manusia tetap bisa digunakan untuk hal lain, seperti pakan ternak. Jadi semuanya masih punya nilai dan manfaat,” ujar Amran menegaskan.
Capaian Stok Beras Nasional Jadi Bukti Ketahanan Pangan
Capaian stok beras nasional sebesar 4,2 juta ton disebut Amran sebagai hasil kerja keras berbagai pihak, termasuk petani, Bulog, dan pemerintah daerah. Ia menilai keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa program ketahanan pangan nasional berjalan dengan baik.
Kementerian Pertanian terus memperkuat sinergi dengan lembaga terkait dalam menjaga pasokan beras agar tetap stabil di tengah tantangan iklim dan dinamika global. Dengan stok yang cukup, Indonesia diharapkan dapat menghadapi potensi gangguan pasokan, baik dari sisi produksi maupun distribusi.
“Kita patut bersyukur karena stok beras saat ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah. Ini menunjukkan ketahanan pangan kita semakin kuat dan terjaga,” kata Amran.
Selain menjaga stok dan kualitas beras, pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan gabah dari petani untuk menjaga harga di tingkat produsen tetap stabil. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat terus meningkat, sekaligus menjamin pasokan bahan pangan nasional.
Kesimpulan: Pengelolaan Efisien dan Berkelanjutan
Kebijakan pengalihan beras rusak menjadi pakan ternak menggambarkan pendekatan pengelolaan pangan yang efisien dan berkelanjutan. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada bahan pangan yang terbuang sia-sia, sekaligus menjaga agar kualitas beras yang beredar tetap memenuhi standar konsumsi.
Dengan stok beras nasional yang mencapai 4,2 juta ton, Indonesia kini memiliki posisi kuat dalam menjaga ketahanan pangan. Langkah-langkah pengawasan, pengujian kualitas, dan pengelolaan logistik yang dilakukan secara konsisten menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Mentan Amran menegaskan, keberhasilan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang menjaga amanah dan kesejahteraan rakyat. “Kita harus melihat ini sebagai capaian besar bersama. Dari petani, pemerintah, hingga masyarakat, semua berperan dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia,” pungkasnya.
Rekomendasi
