Transformasi Digital Pemerintahan Jadi Kunci Kepercayaan Publik Indonesia
JAKARTA - Transformasi digital kini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, efisien, dan inklusif.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerapan teknologi digital dalam setiap lini pelayanan publik, sebagai upaya membangun kepercayaan rakyat dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari arus modernisasi birokrasi.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam forum internasional Global Dialogue: Participation and Inclusion yang berlangsung di Vitoria-Gasteiz, Spanyol.
Baca Juga
Dalam kesempatan tersebut, Rini menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan Indonesia berlandaskan pada arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan tiga komponen utama: identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital.
“Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi ini merupakan pemerataan. Ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi. Tujuan kami bukanlah membangun banyak sistem, melainkan menghubungkan semuanya serta menjalin ratusan platform ke dalam satu layanan,” ujar Rini.
Satu Arah Digital untuk Pemerintahan yang Inklusif
Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah membangun pemerintahan yang dapat menjangkau masyarakat di mana pun mereka berada. Melalui konsep layanan publik omni-channel, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh warga — baik di kota besar maupun pelosok — mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik digital.
Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh di tingkat nasional, di mana setiap kementerian dan pemerintah daerah diarahkan untuk berada di bawah satu visi digital yang terintegrasi. Dengan strategi tersebut, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai bukti nyata, Rini mencontohkan keberhasilan program percontohan digital di Kabupaten Banyuwangi. Di daerah ini, lebih dari 300.000 warga berhasil mendaftar perlindungan sosial hanya dengan menggunakan KTP digital terverifikasi dan sistem pembayaran langsung. Program tersebut berhasil memangkas rantai birokrasi, mempercepat penyaluran bantuan, serta memastikan tepat sasaran.
“Program di Banyuwangi membuktikan bagaimana sistem digital mampu memberikan bantuan tepat waktu dan menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat pelayanan publik,” jelas Rini.
Membangun Kepercayaan Publik Lewat Partisipasi Digital
Selain mempercepat layanan, transformasi digital juga dipandang sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Rini menekankan bahwa membangun kepercayaan publik tidak cukup hanya dengan menghadirkan sistem digital canggih, tetapi juga dengan memastikan partisipasi masyarakat yang tulus dan bermakna.
Melalui platform digital yang menampung jutaan aspirasi warga, pemerintah kini dapat mendengarkan langsung suara masyarakat, mengolahnya sebagai bahan evaluasi, dan menerapkannya dalam kebijakan publik yang lebih responsif. Setiap masukan masyarakat dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Pada dasarnya pemerintah tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga bertindak tegas ketika warga negara berbicara. Pola pikir kreatif bersama ini mendefinisikan masa depan kita. Pemerintahan 5.0, di mana kita beralih dari memerintah untuk rakyat menjadi memerintah bersama rakyat,” tutur Rini.
Keterbukaan Jadi Infrastruktur Kepercayaan Bangsa
Menurut Rini, kecepatan adalah keunggulan utama teknologi, namun keterbukaan adalah pondasi utama kepercayaan. Karena itu, pemerintahan digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas.
Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap keterbukaan publik harus dibangun dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Rakyat tidak hanya diundang untuk memberi pendapat, tetapi aspirasinya juga harus diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, reformasi birokrasi digital tidak sekadar modernisasi sistem, tetapi juga revolusi dalam cara pemerintah berinteraksi dengan rakyat.
“Kita perlu komitmen pada partisipasi yang tidak hanya mengundang warga negara, tetapi juga memberi ruang agar aspirasi mereka dapat membentuk kembali tata kelola pemerintahan secara fundamental. Dengan demikian, demokrasi akan berkembang inklusif dan manusiawi,” kata Rini.
Dari Birokrasi Kaku Menuju Rasa Memiliki Bersama
Dalam paparannya, Rini juga menyinggung pentingnya membangun narasi positif mengenai perjalanan digitalisasi pemerintahan. Menurutnya, setiap langkah dalam reformasi digital merupakan kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan tentang kesempurnaan semata.
“Kita berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan kesempurnaan. Kisah ini menggambarkan bagaimana keterbukaan dan partisipasi dapat menjembatani kesenjangan antara warga negara dan negara, mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki,” ujarnya.
Rini meyakini bahwa dengan dukungan teknologi, kolaborasi lintas lembaga, serta keterlibatan masyarakat, Indonesia akan mampu membangun pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan terpercaya. Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan zaman serta memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan publik yang setara dan berkualitas.
Transformasi digital pemerintahan Indonesia kini bukan sekadar agenda modernisasi birokrasi, melainkan gerakan nasional menuju pemerintahan kolaboratif yang berorientasi pada rakyat. Melalui keterbukaan, integrasi data, serta partisipasi aktif masyarakat, pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan publik yang lebih dekat, cepat, dan terpercaya — menegaskan arah menuju “Pemerintahan 5.0”, di mana negara dan rakyat berjalan beriringan dalam semangat inovasi dan kepercayaan.
Rekomendasi
