Kapolres Poso Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Anggota yang Terlibat Praktik BBM Ilegal
Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat
Informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik distribusi BBM subsidi secara ilegal di wilayah Kabupaten Poso telah menjadi perhatian serius. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses BBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau.
Tindakan Tegas dari Kapolres Poso
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Poso, AKBP Alowisius Londar, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik ilegal yang melibatkan anggotanya. "Saya akan cari tahu, kalau memang benar ada anggota kami yang melakukan hal tersebut, saya tidak segan-segan memberikan sanksi. Pokoknya tidak ada toleransi kalau masalah itu," tegasnya.
Baca JugaBPKH Apresiasi Peran Strategis BPS-BPIH Perkuat Ekosistem Haji
Kapolres Londar menambahkan bahwa Polri memiliki banyak program yang harus dikerjakan, sehingga tidak perlu melakukan praktik-praktik semacam itu. "Oleh karena itu, saya meminta anggotanya agar tetap bekerja dengan tugas pokok kepolisian, jangan sampai mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujarnya.
Polri sebagai Pelindung Masyarakat
Kapolres Londar juga menekankan bahwa polisi harus menjadi contoh dan pelindung masyarakat, bukan justru mengambil keuntungan dari situasi yang menyengsarakan masyarakat. "Saya tekankan kembali jika ada anggota yang coba-coba, saya tidak segan melakukan tindakan tegas," tandasnya.
Upaya Polres Poso dalam Menanggulangi Praktik Ilegal
Sebagai langkah konkret, Polres Poso telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik ilegal terkait distribusi BBM subsidi. Salah satunya adalah dengan melakukan patroli rutin di SPBU-SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Poso. Selain itu, Polres Poso juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik ilegal tersebut.
Harapan untuk Masyarakat
Rekomendasi
Berita Lainnya
